KEMISKINAN DI MATA PARA BIROKRAT PEMERINTAH DAERAH

Birokrat pada Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) baik  kebijakan jangka panjang untuk masa waktu 20 tahun (RPJPD), Menengah untuk masa waktu 5 tahun (RPJMD) dan Pendek untuk masa tahunan (RKPD) sebagai diatur oleh Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Perencanan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan kedudukan sebagai  pelaksana tersebut maka baik tidaknya program yang dibuat dari aspek teknis ditentukan oleh kualitas birokrat itu sendiri, akan tetapi dari aspek kebijakan ditentukan oleh Kepala Daerah dan DPRD. 
kemiskinan


Kebijakan penuntasan kemiskinan didaerah seharusnya sejalan dan sama gencarnya dengan pemerintah pusat bahkan kebijakan penuntasan kemiskinan didaerah lebih komprehensif-spesifik yang bersifat lokal daerah atau dengan kata lain kebijakan didaerah lebih cerdas dan lebih lengkap (holistik-komprehensif policy). Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya, Pemerintah Daerah hanya sekedar pelengkap semata, ditandai oleh sharing/penyertaan dana dan tempat dari program pemerintah pusat antara 0% sampai 10% seperti program BLT, PNPM-Mandiri, PNPM-Perkotaan, PNPM-Pisew, PNPM-PUAP dan lain-lain. Berdasarkan fakta ini ada pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemangku kepentingan didaerah, yaitu: Pertama apakah karena ketidak percayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dan; Kedua tidak adanya kemampuan finansial atau  sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam penuntasan kemiskinan.    

Tidak Dipercaya atau Tidak Mampu  Mengatasi Kemiskinan?? Dua pertanyaan  diatas untuk pemangku kepentingan di daerah dalam mengatasi kemiskinan adalah benar bahkan lebih mendasar, jika dikaitkan dalam konteks era otonomi daerah (desentralisasi) seharus diserahkan secara tehnis pengelolaannya kepada pemerintah daerah, bagi pemerintah pusat cukup hanya dengan regulasi untuk mengatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penuntasan kemiskinan. Ketidak percayaan juga tergambarkan dengan jelas dari aspek pengelolaan keuangan dimana disalurkan langsung kerekening sasaran kelompok miskin. Berdasarkan fakta tersebut dalam tataran kebijakan penuntasan kemiskinan ini, maka Pemerintah Daerah baik eksekutif, legislatif dan birokrat harus merasa malu kepada pemerintah pusat dan masyarakat, yang harus dijawabkan dengan langkah kongkrit melalui komitmen, kebijakan-program-kegiatan yang apik, dukungan sumber daya-dana dan politik serta kejujuran-keihlasan untuk memerangi kemiskinan didaerah.

Untuk menumbuhkan kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap program penuntasan kemiskinan oleh pemerintah daerah haruslah dibuktikan melalui:

1. Menumbuhkan kejujuran dan profesionalisme birokrat;

2. Menyempurnakan dan memantapkan manajemen pengelolaan di daerah;

3. Memantapkan dan mengembangkan program pro-orang miskin oleh pemerintah daerah dan;

4. Memantapkan komitmen politik terhadap program penuntasan kemiskinan di daerah.


Keempat langkah ini haruslah dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan duikungan riil pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai Kementerian Negara yang terkait serta untuk mendapatkan dukungan dari berbagai elemen baik swasta dan masyarakat.    

Bergeser Dari Paradigma Proyek ke Paradigma Pemberdayaan Dimata birokrat pada awak-awal reformasi pengentasan masalah kemiskinan yang begitu gencar sebagai isue sentral pembangunan di Indonesia, banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai proyek baik dalam aras daerah, regional dan nasional, bahkan bangga kalau pada daerahnya ditetapkan sebagai desa, kecamatan dan kabupaten Tertinggal karena mendapatkan kucuran dana yang lebih besar dari Pemerintah Pusat (bangga menjadi pengemis) hanya demi  mendapatkan uang. Seharusnya yang dijual adalah kebijakan-program-kegiatan yang baik dan komitmen yang besar, dan dibuktikan keberhasilan dalam penuntasan kemiskinan.

Dalam era otonomi daerah inovasi dan kreatifitas sesuai kebutuhan lokal sangatlah diperlukan agar kebijakan penuntasan kemiskinan bisa lebih efesien dan efektif sebagai wujud menanamkan kepercayaan kepada Pemerintah Pusat. Penyusunan berbagai kebijakan-program kemiskinan selama ini masih ditemukan kesalahan dalam pendekatan (paradigma) baik didalam perumusan kebijakan, strategi,  program dan kegiatan yang masih berpijak pada  blueprint approach sebagaimana lazim diterapkan pada bidang-bidang tehnik, sedangkan kemiskinan adalah masalah sosial-ekonomi. Para birokrat haruslah merubah pola sikap (mainset) dari blueprit approach dimana si-miskin hanya dianggap sebagai obyek belaka ke pendekatan  social learning  dalam proses indentifikasi, kebijakan, program dan kegiatan kearah proses pemberdayaan terhadap kaum miskin yang tidak hanya sebagai obyek tetapi juga si-miskin dijadikan sebagai subyek.    

Birokrat Lebih Dituntut Kinerja Program  dan  Tekanan Politik Mengabaikan Kaum Miskin Pendekatan berbasis Kinerja yang semu menyebabkan ketakutan disertai sikap kegelisahan para birokrat terhadap Kepala Daerah maupun kepada DPRD demi untuk mencapai keberhasilan program, sebagai contoh program pengembangan perkebunan karet dari pemerintah pusat  di beberapa kabupaten yang menerima bantuan bibit, biaya tanam dan berbagai saprodi lain yang diberikan kepada petani, tetapi penyerahan bantuan yang dilakukan para birokrat lebih memilih aman agar bisa  efektif dan efesien, yaitu hanya diserahkan kepada petani yang telah mempunyai lahan dan terbukti berhasil serta terdaftar sebagai kelompok tani. Dengan kebijakan ini  nasib buruh tani, tentunya tidak bisa mendapatkan fasilitas bantuan tersebut. Aksesibility buruh tani (miskin) sangatlah rendah  untuk mendapatkan fasilitas karena tidak punya lahan sebagaimana yang disyaratkan pada program disektor perkebunan dan disisi lain jika dipaksakan buruh tani harus dapat bantuan, maka tidak sedikit bibit, pupuk dan saprodi lain dijual sebelum ditanam uangnya digunakan untuk mempertahankan hidup, Berdasarkan kasus ini jika dicermati secara mendalam, ditemukan kesalahan dalam menerapkan pendekatan program, dengan mengabaikan atau meniadakan biaya sosial (biaya hidup) yang harus ditambah untuk kaum miskin yang bercirikan  bekerja sehari-habis sehari , duntuk meningkat derajat ekonomi kaum miskin harus mendapat subsidi hidup selama waktu tertentu.

Program penuntasan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan haruslah didekati melalui proses perencanaan sosial dengan menerapkan social learning dalam usaha  memproteksi-subsidi biaya hidup, dalam proses awal untuk membebaskan kemelut kemiskinan, sebagai elustrasi Si A yang miskin bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan Rp.30.000,- perhari dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, apakah  Si A bisa mengerjakan sawah dan menunggu sampai panen tentu mustahil untuk bisa hidup seluruh anggota keluarganya tanpa diberikan subsidi barang pertanian dan biaya hidup selama masa tanam, setelah masa tanam selesai Si A bisa lagi bekerja sebagai buruh tani, tetapi setelah panen dengan disubsidi biaya hidup  pada masa tanam maka diawal panen itu Si A mulai bebas dari sebagian masalah kemiskinan (proses perencanan dan pelaksanaan sosial).  Cost Sosial inilah yang biasanya terlupakan oleh para birokrat baik dipusat maupun di daerah sehingga kaum miskin selalu termargilisasi dalam proses pembangunan dan diperparah lagi suara kaum miskin tidak bisa didengar dan tidak bisa terdengar oleh para birokrat. KEMISKINAN DI MATA PARA BIROKRAT PEMERINTAH DAERAH. Oleh : DR. H. M. SAFII, Msi  (Mantan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dosen Unlam)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KEMISKINAN DI MATA PARA BIROKRAT PEMERINTAH DAERAH"

Post a Comment

Pembaca yang Bijak adalah Pembaca yang selalu Meninggalkan Komentarnya Setiap Kali Membaca Artikel. Diharapkan Komentarnya Yah.....