PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN Di ERA REFORMASI



Peranan Pemerintah Daerah sejak Reformasi tahun 1998 semakin besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (otonomi daerah), ditandai dengan diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang telah 24 tahun  diterapkan tanpa didukung peraturan pelaksanaan lainnya. Diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 5 tahun berjalan telah terjadi berbagai eksis negatif dari proses reformasi (reformasi yang kebeblasan) sehingg diperbaharui lagi dengan dikeluarkanya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan mengkaji perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sejak tahun 1998 sampai saat sekarang membuktikan telah berjalannya proses reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia.
pemerintahan daerah


Secara legalitas formal peran Pemerintah Daerah  lebih besar (desentralisasi) dan memberikan kepastian dalam pendanaan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Dengan otonomi daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk memberdayakan potensi lokal dan diikuti juga dengan kewenangan mendapatkan dan mengelola keuangan daerah, walaupun Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar akan tetapi masih tetap dalam koredur Negara Kesatuan sehingga kebijakan didaerah harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat termasuk kebijakan penuntasan kemiskinan.    
                  

Pendekatan Eksploitasi Menuju Kemakmuran Bukan Untuk Berfoya-foyaSesaat Pemerintah Daerah  baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan pada era otonomi daerah lebih efektif dan  efesien dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam usaha menuntaskan kemiskinan yang terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia, diakui bahwa banyak program pembangunan yang dilaksanakan pada era otonomi daerah lebih menekankan pembangunan dalam pengertian ekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk pembiyaan pembangunan, pendekatan  eksploitasi ini hampir identik seperti seorang anak yang lahir dirahim orang tua yang kaya raya,  artinya tanpa usaha apapun sudah kaya dan makmur untuk sesaat selama orang tua kaya dan masih hidup serta masih tersedia harta benda untuk diwariskan, begitu juga kabupaten/kota hampir semua mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah-ruah. Begitu juga Kabupaten/Kota jika tidak dikelola dengan baik dan benar, sama artinya anak orang kaya tanpa dibekali ilmu dan keterampilan serta tidak dibimbing (dimanjakan) setelah meninggal orang tuanya (habis sumber daya alamnya) akan jatuh miskin. Berdasarkan perumpamaan (tamsil) ini maka peran pemerintah adalah sama dengan orang tua menyiapkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik dan lebih pasti, untuk itulah dituntut peran dan tanggungjawab dari pemerintah daerah yang lebih besar guna kemakmuran untuk anak cucu (masyarakat) kedepan.


Masa Lalu Adalah  Pelajaran Untuk Menata Masa Depan Yang Lebih Baik Dalam Penuntasan Kemiskinan Di Daerah

Diawal otonomi daerah pada era reformasi  telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang begitu drastis, lebih dari  25% penduduk Indonesia menjadi miskin pada awal-awal reformasi, yang dikambing hitamkan sebagai penyebab kemiskinan adalah sebagai dampak krisis ekonomi yang multi-dimensional, akan tetapi jika kita sederhana dalam proses berpikir yang ditamsilkan sebagai  orang tua (pemerintah) tidak mampu menyiapkan anak (masyarakat) atau bangsa untuk  masa depan, yang disebabkan tidak terjadinya transformasi sumber daya alam ke sumber daya manusia dan pengetahuan-teknologi dimasa pemerintahan Orde Baru (Sentralisasi), sedangkan sumber daya alam pada masa itu cukup besar dieksploitasi (kemakmuran diraih dari hasil eksploitasi sumber daya alam).

Pelajaran di masa Orde Baru (sentralisasi) perlu dijadikan guru yang terbaik untuk  menyongsong masa depan yang lebih baik, jangan sempat terlalu jauh melangkah dengan arah yang salah seperti masa lalu, yang  terjadi hanya sekedar pengalihan posisi (pelaku) dulu diperankan oleh orang pusat sekarang diperankan oleh orang daerah (desentralisasi formalitas) tetapi mempunyai substansi peran yang sama, jika ini terjadi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi didaerah tidak akan bisa diatasi dengan baik. Kondisi riil tentang kemiskinan didaerah diperparah lagi oleh ketidak mampuan dan ketidak percayaan pemerintah pusat serta berbagai lembaga donor Internasional yang tidak memberikan langsung pengelolaan kepada Pemerintah Daerah pada berbagai program penuntasan kemiskinan, perlu dijadikan bahan renungan bagi pemangku kepentingan di daerah baik pada Provinsi dan Kabupaten/Kota selama ini.   

Pemerintah Daerah Harus Mengambil Alih  Peran Pemerintah Pusat Dalam Program Penuntasan Kemiskinan
Beberapa tahun kedepan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi)  yang semakin menguat atau semakin diperkuat maka terlepas perasaan suka atau  tidak suka, sejalan atau tidak sejalan dan setuju atau tidak setuju terhadap berbagai program pusat untuk penuntasan kemiskinan nantinya diserahkan kelanjutan pengelolaan perbagai program kepada Pemerintah Daerah, hal ini telah dibuktikan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri, Perkotaan dan Pedesaa) yang mandapat pendanaan 3 tahun berturut-turut di tahun ke empat  hanya mendapat dana pembinaan. Sedangkan kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota masih banyak ditemukan, begitu juga pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan jumlah kemiskinan berdasar data BPS tahun 2009 masih ada sebanyak 176.000 jiwa (5,12%) sedangkan dukungan dana pemerintah pusat kedepan semakin kecil, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan kapabilitas pengelolaan program penuntasan kemiskinan yang lebih efektif dan efesien, karena peran Pemerintah Daerah kedepan tidak hanya sekedar tempat dan sharing dana semata tetapi harus mengambil peran utama dalam penuntasan kemiskinan di daerah. 

Oleh : DR. H. M. SAFII, Msi  (Mantan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dosen Unlam)

loading...
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN Di ERA REFORMASI"

Post a Comment

Pembaca yang Bijak adalah Pembaca yang selalu Meninggalkan Komentarnya Setiap Kali Membaca Artikel. Diharapkan Komentarnya Yah.....