Tugas Dan Fungsi ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelum kita membahas tentang Tugas Dan Fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejara berdirinya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Negara Republik Indonesia ini.

Tugas Dan Fungsi Anri

Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Berdasarkan sejarah, ternyata Negara Indonesia sudah memiliki lembaga kearsipan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Secara defacto, pada tanggal 28 januari 1892, Pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga kearsipan di Indonesia yang diberi nama Landarchief. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga mengukuhkan seorang yang bernama Mr. Jacob Anne van der Chijs sebagai landarchivaris yang memiliki tanggungjawab untuk memelihara arsip arsip pada era VOC sampai dengan era pemerintahan Hindia Belanda demi kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta untuk membantu kelancaran pemerintahan Belanda di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1926 sampai dengan tahun 1929, Pemerintah Belanda berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serta melakukan penolakan terhadap kemerdekaan Indonesia. Untuk mendukung langkah penolakan yang dilakukan oleh Belanda tersebut, Lansarchief diberikan tugas khusus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk menulis tentang sejarah Hindia Belanda, dan mengawasi serta mengamankan peninggalan peninggalan Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1942, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Arschief Ordonantie dengan tujuan untuk menjamin keselamatan seluruh arsip pemerintah Hindia Belanda, yang berisi antara lain :
  1. Semua arsip pemerintah merupakan hak milik tunggal dari pemerintah;
  2. Batas arsip baru adalah empat puluh tahun;
  3. Arsip yang melebihi umur empat puluh tahun akan diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu dan diserahkan kepada Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta).

Setelah pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Jepang, kearsipan dipegang oleh pemerintahan Jepang dan namanya diganti menjadi Kobunsjokan. Namun pada masa tersebut, hampir tidak ada arsip yang diwariskan ataupun ditinggalkan. Hal ini menyebabkan sampai dengan saat ini, ANRI tidak memiliki arsip dari masa penjajahan Jepang.

Jika secara de facto lembaga kearsipan di Indonesia sudah berdiri sejak Tahun 1892, maka Secara yuridis, lembaga kearsipan di Indonesia baru dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun, kita tidak bisa menutup mata jika keberadaan dan perkembangan ANRI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan kerarsipan dan pengalaman organisasi kearsipan pada zaman pemerintah Kolonial Belanda serta produk produk kearsipan nya. Setelah Indonesia merdeka, lembaga kearsipan dipegang oleh pemerintah Indonesia dengan nama Arsip Negeri. Pada saat itu Arsip Negeri berada dibawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Kelangsungan lembaga yang bernama Arsip Negeri ini hanya bertahan sampai pada pertengahan tahun 1947 yaitu pada saat pemerintah NICA kembali datang untuk menjajah  Indonesia.

Pada tahun 1947, yaitu pada saat Belanda melakukan agresi militer pertama, Arsip Negeri langsung diambil alih oleh Belanda. Dana Nama Lembaga Arsip Negeri diganti kembali menjadi Landsarchief seperti semula. Lembaga kearsipan bentukan pemerintah Belanda ini hanya bertahan sampai dengan akhir tahun 1949, yaitu sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar. Setelah itu lembaga kearsipan kembali diambil alih kembali oleh Pemerintah Indonesia.

Sebagaimana pada saat awal kemerdekaan, setelah lembaga kearsipan diambil alih kembali oleh Pemerintah Indonesia, lembaga arsip tersebut kembali diberi nama Arsip Negeri dan ditempatkan kembali dibawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Kemudian pada tanggal 26 April 1950 lembaga kearsipan Indonesia yang semula bernama Arsip Negeri, dirubah namanya menjadi Arsip Negara Republik Indonesia Serikat. 

Pada tahun 1957, dilakukan berbagai upaya untuk meningktakn peran dan status dari Lemabag Arsip Negara. Pada tanggal 1 Januari 1959, lembaga kearsipan di Indonesia kembali berganti nama. Yang semula bernama Arsip Negara, kemudian diganti menjadi menjadi Arsip Nasional.

Perubahan dan perubahan terus dilakukan. Pada tanggal 16 Mei 1961, Arsip Nasional dipindahkan kebawah Kementerian Pertama Republik Indonesia, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Selain itu, Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan. Dengan Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya meliputi penyelenggaraan kearsipan yang sifatnya statis saja, namun juga terlibat didalam penyelenggaraan kearsipan baru (arsip dinamis).

Lalu pada tahun 1962, Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan dibawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Hal ini dimaksudkan agar arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti nama menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut di sesuaikan dengan tugas dan fungsi nya untuk mengkoordinasikan kementerian kementerian negara. Dengan berganti nya nama kementerian tersebut, Arsip Nasional pun berada dibawah kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat. Di bawah kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat, Arsip Nasional diberikan tugas untuk melakukan pembinaan kearsipan. Dan pada tahun 1966, Arsip Nasional ditempatkan dibawah Waperdam Republik Indonesia bidang Lembaga lembaga Politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan pada kegiatan kegiatan ilmiah dan sejarah.

Berdasarkan Keppres Nomor 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan menjadi sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan anggaran belanjanya dibebankan pada anggaran Setneg. Dengan status sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen, pada tahun 1968, Arsip Nasional pun mengajukan usulan perubahan nama Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia dan mengajukan usulan perubahan terhadap Perpres No.19 Tahun 1961 untuk menjadi UU tentang Pokok pokok Kearsipan.

Pada tahun 1971 keluarlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-undang tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kearsipan. Selang 3 tahun kemudian, keluarlah Keppres No.26 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa nama Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. 

Tugas Pokok dan Fungsi ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki fungsi sebagai berikut:
  1.     Pengkajian & penyusunan kebijakan nasional dibidang kearsipan;
  2.     Koordinasi kegiatan fungsional dalm pelaksanaan tugas lembaga;
  3.     Fasilitasi & pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kearsipan;
  4.     Penyelenggaraan pembinaan & pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi & tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan & rumah tangga, persandian, & kearsipan;
  5.     Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
  6.     Pelindungan, penyelamatan, & pengelolaan arsip statis berskala nasional;
  7.     Penyelenggaraan sistem & jaringan informasi kearsipan nasional;

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki kewenangan sebagai berikut:
  1.     Penyusunan rencana nasional secara makro dikearsipan;
  2.     Penetapan & penyelenggaraan kearsipan nasional dalam rangka mendukung pembangunan secara makro;
  3.     Penetapan sistem informasi dibidang kearsipan;
  4.     Kewenangan lain yang melekat & telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu sebagai berikut:
            -   Perumusan & pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kearsipan;
            -   Penyelamatan serta pelestarian arsip & pemanfaatan naskah sumber arsip.

Demikianlah Tugas Pokok dan Fungsi ANRI. semoga bermanfaat bagi kita semua.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tugas Dan Fungsi ANRI"

Post a Comment

Pembaca yang Bijak adalah Pembaca yang selalu Meninggalkan Komentarnya Setiap Kali Membaca Artikel. Diharapkan Komentarnya Yah.....