Tugas Dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen.  Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya peraturan terbaru yang mengatur tentang Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas Dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia


Di dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 74 disebutkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki dua buah tugas pokok yaitu:
  1. melaksanakan sosialisasi tentang seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, melakukan pemantauan, melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan pada penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.
  2. memberikan laporan, saran dan masukan serta pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka perlindungan anak di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan PerPres Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, disebutkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:
  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya masalah keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, berdasarkan PerPres Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan tujuh orang Anggota.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Berdasarkan PerPres Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI pasal 10, disebutkan bahwa untuk menjadi anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  3. berusia paling rendah tiga puluh lima tahun;
  4. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat lima tahun;
  5. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. bebas narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  8. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dan tidak menjadi tersangka;
  9. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
  10. bagi calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk mengawal serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memandang perlu membentuk suatu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun sifat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah bukan merupakan perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam arti hierarkis struktural, akan tetapi lebih bersifat pada koordinatif, konsultatif dan fungsional. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang otonomi daerah, dimana perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggungjawab pusat saja, akan tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

demikianlah Tugas Pokok dan Fungsi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tugas Dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia"

Post a Comment

Pembaca yang Bijak adalah Pembaca yang selalu Meninggalkan Komentarnya Setiap Kali Membaca Artikel. Diharapkan Komentarnya Yah.....